Sekda Kota Bima Instruksikan Percepatan Penanganan 54 KK Miskin Ekstrem pada Tahun 2027
-Kota Bima, 17 November 2026–
Pemerintah Kota Bima terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem. Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrurroji, M.E., menegaskan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berdasarkan kondisi riil masyarakat sebagaimana hasil verifikasi dan validasi (verval) yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bima.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Tindak Lanjut Penanganan Kemiskinan Ekstrem oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Kota Bima yang dilaksanakan pada Selasa, 17 November 2026, bertempat di Aula Bappeda Kota Bima. Rapat tersebut dimoderatori oleh Perencana Ahli Madya, Asrarruddin, S.T., M.T., dan difasilitasi oleh Bappeda Kota Bima.
Berdasarkan hasil verval tersebut, pemerintah daerah telah memperoleh gambaran mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh 54 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Persoalan tersebut meliputi rendahnya pendapatan, bahkan terdapat rumah tangga yang sama sekali tidak memiliki sumber penghasilan, keterbatasan akses terhadap hunian layak, belum memiliki usaha produktif, serta berbagai persoalan terkait kesehatan, ketenagakerjaan, dan kerentanan sosial.
Sekda menekankan bahwa setiap persoalan harus ditindaklanjuti melalui intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga. Bagi keluarga dengan pendapatan di bawah Rp500 ribu per bulan atau tidak memiliki pendapatan sama sekali, pemerintah daerah merencanakan pemberian bantuan sosial tunai daerah pada tahun 2027, dengan skema khusus menyerupai PKH daerah atau bantuan langsung tunai (BLT) lainnya sebesar Rp600 ribu per bulan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan menjalin kerja sama dengan Bank BRI guna memastikan bantuan tersalurkan secara tepat dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Pada aspek perumahan, Sekda meminta agar masyarakat yang belum memiliki rumah segera mendapatkan penanganan. Regulasi terkait perumahan juga perlu disesuaikan agar lebih berpihak kepada masyarakat miskin. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah menawarkan Rumah Negara Sederhana (NSD) milik pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, bagi masyarakat usia produktif yang belum memiliki pekerjaan maupun usaha, pemerintah daerah akan mendorong pemberian pendampingan dan bantuan modal usaha. Sekda menegaskan bahwa pemberian modal tidak boleh dilakukan secara seragam, tetapi harus disesuaikan dengan potensi, keterampilan, dan mata pencaharian masing-masing penerima agar usaha yang dikembangkan dapat berkelanjutan.
Selain persoalan ekonomi dan perumahan, penanganan kemiskinan ekstrem juga harus memperhatikan aspek kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, serta pemenuhan hak kelompok rentan, khususnya anak-anak dan perempuan. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap keluarga yang tinggal di kawasan rawan bencana agar aspek keselamatan dan perlindungan masyarakat turut menjadi bagian dari intervensi penanggulangan kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga meminta agar segera disiapkan Surat Keputusan (SK) penetapan bantuan sosial tunai daerah bagi masyarakat miskin ekstrem sebagai landasan pelaksanaan program pada tahun 2027. Seluruh perangkat daerah diminta bergerak cepat mengingat waktu persiapan semakin terbatas menjelang penetapan APBD Tahun Anggaran 2027.
Lebih lanjut, Sekda menegaskan pentingnya koordinasi dan integrasi program antarperangkat daerah. Bappeda Kota Bima diharapkan senantiasa mengoordinasikan berbagai bentuk intervensi serta mengintegrasikan penanganan kemiskinan ekstrem dengan program Kelurahan Bermartabat dan Kelurahan Berdaya. Dengan demikian, penanganan tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi upaya bersama yang saling melengkapi antara pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan.
Melalui rapat tindak lanjut ini, Pemerintah Kota Bima menargetkan agar seluruh 54 KK yang telah teridentifikasi sebagai keluarga miskin ekstrem dapat memperoleh penanganan pada tahun 2027. Upaya ini diharapkan tidak hanya memberikan bantuan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi, memperbaiki kualitas hidup, dan mendorong keluarga keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.
(PPID BAPPEDA)