Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) pada Persidangan / Desk Kewilayahan Tahun 2023

-Kota Bima, 10 Mei 2023-

Bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kota Bima,  Kepala Bappeda Kota Bima Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, ME. didampingi oleh Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Ahmad Suryansyah, SE.,MAP. beserta sejumlah pejabat fungsional perencana mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) pada Persidangan/Desk Kewilayahan Tahun 2023 bersama dengan Perangkat Daerah terkait, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Direktur RSUD Bota Bima. Desk berbasis provinsi yang dilakukan  dengan menggunakan aplikasi video converence Zoom secara daring dilaksanakan dari Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto (DH) Kantor Kementerian PPN/Bappenas.

Desk dipimpin langsung oleh Pejabat Eselon II dari Lingkup Kedeputian Bidang Pengembangan Regional (Pimpinan I) dan Lingkup Kedeputian Sektor (Pimpinan II). Sementara pembahas persidangan berasal dari pejabat dari Kementerian PPN/Bappenas, Bina Bangda Kemendagri, KemenPUPR, Kemenkes, dan lainnya. Adapun peserta dari daerah yang hadir secara langsung (luring) antara lain Kepala Bappeda Provinsi NTB  Dr.Iswandi, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Lalu Miftahul Ulum, ST, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Iskandar Zulkarnain, ST.M.Si. beserta pejabat fungsional perencana Bappeda Provinsi NTB. Juga hadir sebagai peserta Perangkat Daerah Provinsi terkait.

Kegiatan ini merupakan upaya untuk mendapatkan kesepakatan antara Kementerian PPN/Bappenas, K/L dan Pemerintah Provinsi terhadap usulan prioritas untuk menjadi masukan utama bagi penyempurnaan rancangan awal RKP 2024, RAPBN 2024, Renja K/L dan RKA K/L.

Pimpinan Desk menyampaikan salah satu usulan prioritas dari Kota Bima yang akan dibahas lebih lanjut pada kesempatan ini adalah Relokasi Rumah Sakit Pusat Rujukan.  Usulan ini mendukung prioritas nasional sehingga dapat dibahas paparnya. Pada kesempatan ini juga pimpinan Desk memberikan kesempatan kepada peserta Desk untuk memberikan informasi terkait dengan usulan tersebut.

Kepala Bappeda Kota Bima pada kesempatan ini memaparkan beberapa hal antara lain:

  1. RSUD Kota Bima berada dilokasi rawan banjir karena dekat dengan aliran anak sungai dan sering tergenang apabila hujan dengan intensitas sedang dan tinggi, kondisi eksisting pada Tahun 2016 terjadi banjir bandang dan saat itu Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek berkunjung langsung ke RSUD Kota Bima;
  2. Lahan yang terbatas dan sempit menjadi kendala RSUD Kota Bima dalam melakukan pengembangan layanan unggulan sebagai implementasi transformasi layanan rujukan, dan juga berdampak pada sulitnya penambahan ruang rawat inap;
  3. RSUD Kota Bima merupakan satu-satunya fasilitas Kesehatan tingkat lanjut milik Pemerintah Daerah Kota Bima yang dibentuk karena harapan dan kebutuhan masyarakat Kota Bima dalam memperoleh pelayananan rujukan;
  4. Pemerintah Kota Bima sudah menyiapkan dan menyelesaikan berbagai hal yang diperlukan, antara lainnya kesiapan lahan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang, perizinan, surat pernyataan kesanggupan menggunakan anggaran, DED, dan sebagainya;
  5. Proposal sudah diserahkan ke Kementerian Kesehatan dan sudah menyurati permohonan audiensi terkait hal ini.

Dalam pembahasan tersebut, salah satu pejabat Kementerian Bappenas mengatakan bahwa usulan relokasi ini sangat urgensi dan ini merupakan super prioritas, apalagi pada saat itu hadir langsung Ibu Menteri dan merekomendasikan agar RSUD Kota Bima segera melakukan relokasi.

Setelah dilakukan pembahasan, pimpinan Desk menyarankan agar usulan ini dapat diajukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan.

Menanggapi saran dari pimpinan Desk, Kepala Bappeda Kembali menyampaikan ucapan terimakasih atas kesempatan dan perhatiannya. Besar harapan kami agar usulan ini dapat diterima dan masuk dalam Renja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami akan melakukan koordinasi kembali dengan Kemenkes dan kami siap dengan kelengkapan lainnya termasuk dokumen yang dibutuhkan.

(PPID BAPPEDA)