-Mataram 23 Agustus 2023-

Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Nusa Tenggara Barat selenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aksi HAM Tahun 2023. 

Sebagai narasumber hadir Kepala Bidang HAM Bapak Pungka M. Sinaga, S.Kom. mewakili Kepala Kanwil Menkumham NTB dan Bapak Syamsu Wijaya,S.IP  dari Dirjen HAM NTB.

Dalam sambutannya Pungka M.Sinaga menyampaikan harapannya kepada Pemerintah agar dapat mensupport anggaran untuk program-program terkait Aksi HAM, KKP HAM dan Indeks Reformasi Hukum.

"Makanya kenapa saya juga mengundang Bappeda agar kita bisa satu kata dan satu pemahaman karena masalah RANHAM ini merupakan amanat Pepres 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia"

Dilanjutkan oleh Bapak Syamsu Wijaya, dalam pengantarnya memperkenalkan aplikasi baru HAM sebagai media bagi pemerintah daerah untuk memudahkan pengintegtrasian pelaporan capain rata-rata aksi HAM didaerah. Melanjutkan pemaparannya beliau menjelaskan mengenai tupoksi dari Panitia Nasional yang telah dibentuk untuk mengawal RANHAM antara lain:

1.Merencanakan, mengidentifikasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di Kementerian,Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi & Kabupaten Kota.

2.Menyampaikan secara periodik laporan perkembangan capain pelaksanaan RANHAM di Kementerian,Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi & Kabupeten/Kota dan,

3. Mempublikasikan Laporan Capaian Pelaksanaan RANHAM.

Diakhir pembahasannya Bapak Syamsu Wijaya berharap semoga penanganan RANHAM di lingkup pemerintahan daerah Provinsi dan Kab/Kota di NTB dapat menjadi role model bagi daerah lainnya di Indonesia. 

Sebagai Informasi, rata-rata capaian pelaksanaan RANHAM di Kota Bima telah mencapai diangka 42%.

Dalam kegiatan ini Pemerintah Kota Bima diwakili oleh JF Perencana Ahli Muda Akbar Thoha Muslim, SE (Bappeda) dan JF Analis Kebijakan Niswati, SH (Sekretariat Bagian Hukum).

(PPID BAPPEDA)