- Kota Bima, 13 Agustus 2026 –

Pemerintah Kota Bima menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Audit Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Kota Bima.

Kegiatan Entrance Meeting Audit Kinerja BPK RI tersebut dilaksanakan di Aula Utama Bappeda Kota Bima dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Bima. Kegiatan mempertemukan Tim Audit BPK RI dengan jajaran Pemerintah Kota Bima serta sejumlah instansi terkait yang menjadi bagian dari pendalaman data dan informasi audit.

Tim BPK RI yang hadir terdiri atas Pengendali Teknis I, Ibu Emi Sugar; Pengendali Teknis II, Bapak Muhammad Nur Ali Tedi; Ketua Tim Pemeriksa, Bapak Sutrisno; serta anggota tim Ibu Safarina Ekasari, Bapak Guntoro, dan Ibu Marta Linda.

Sementara dari Pemerintah Kota Bima hadir Sekretaris Daerah Drs H Muhammad Fakhrunraji, ME, Kepala Bappeda Syarif Rustaman, S.Sos,.M.AP beserta jajaran, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Kota Bima beserta manajemen, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja beserta jajaran, perwakilan Politeknik Kota Bima, jajaran SMK PP Kota Bima, perwakilan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), serta instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Bima menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bima menyambut baik pelaksanaan audit dan siap memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kebutuhan Tim BPK RI selama menjalankan tugas di Kota Bima.

Pemkot Bima juga memastikan bahwa kuesioner awal yang telah disampaikan melalui Kemenko PMK telah diisi oleh unit kerja terkait. Apabila masih terdapat kekurangan data maupun kelengkapan administrasi, pemerintah daerah siap memberikan dukungan dan melengkapinya sesuai kebutuhan pemeriksaan.

Sementara itu, Tim BPK RI menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan merupakan pemeriksaan pendahuluan audit kinerja, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh, melakukan pengenalan lapangan, mengonfirmasi hasil kuesioner, serta memperdalam data dan informasi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.

Tim BPK RI menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut bukan merupakan pemeriksaan terhadap Pemerintah Kota Bima secara langsung maupun pemeriksaan keuangan daerah, melainkan pemeriksaan terhadap pelaksanaan fungsi SKP Kemenko PMK, khususnya dalam program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Program Peningkatan Rumah Sakit Berkualitas.

Dalam pendalaman program vokasi, BPK RI memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah perlunya mengutamakan penyerapan tenaga kerja pada pasar kerja lokal sebelum memperluas orientasi ke pasar nasional maupun global, sehingga pendidikan vokasi dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan pengangguran daerah.

Sekretaris Daerah Kota Bima juga menyampaikan gambaran kondisi daerah, khususnya terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bima yang pada tahun 2025 berada pada kisaran 3,7–3,9 persen. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih adanya ketidaksesuaian atau mismatch antara kompetensi lulusan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja.

Pada sektor kesehatan, keberadaan dan peningkatan kualitas rumah sakit dinilai sangat penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Bima terus mendorong peningkatan layanan kesehatan, termasuk layanan untuk penyakit prioritas seperti kanker, jantung, stroke, uronefrologi/ginjal, serta kesehatan ibu dan anak.

Keterbatasan fasilitas layanan tertentu juga berdampak terhadap masyarakat, termasuk adanya kebutuhan untuk memperoleh pelayanan kesehatan di luar daerah. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Bima. Pemerintah Kota Bima juga telah menjalin kerja sama dengan Universitas Mataram (Unram) dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan tenaga medis.

Untuk mengoptimalkan proses pemeriksaan, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai fokus pemeriksaan. Klaster ketenagakerjaan dan TKDV melibatkan Bappeda serta Dinas Tenaga Kerja Kota Bima bersama Tim BPK RI. Klaster kesehatan dan rumah sakit melibatkan Dinas Kesehatan serta manajemen RSUD. Sementara klaster pendidikan vokasi melibatkan SMK PP Kota Bima, Politeknik Kota Bima, dan instansi pendidikan terkait. Pendalaman dunia usaha juga melibatkan KADIN Kota Bima.

Bappeda Kota Bima dalam kegiatan ini memiliki peran strategis dalam mendukung koordinasi dan penyediaan data, khususnya pada aspek ketenagakerjaan, pendidikan vokasi, serta keterkaitan program pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat. Bappeda juga memfasilitasi kebutuhan tempat, dokumen, serta sarana teknis yang diperlukan oleh Tim BPK RI selama proses pemeriksaan di Kota Bima.

Selain pendalaman data melalui FGD, Tim BPK RI juga dijadwalkan melakukan peninjauan lapangan (field visit) ke sejumlah lokasi, termasuk fasilitas RSUD serta sarana pendidikan dan pelatihan vokasi seperti SMK, Politeknik, dan BLK.

Melalui pelaksanaan Entrance Meeting dan rangkaian pemeriksaan pendahuluan ini, Pemerintah Kota Bima berharap proses audit dapat berjalan secara terbuka, profesional, dan konstruktif. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan masukan dalam memperkuat efektivitas program pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas rumah sakit, sehingga semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan manusia di Kota Bima.

(PPID BAPPEDA KOTA BIMA)