Yogyakarta,30 September 2026 —

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, ME, didampingi Perencana Ahli Muda Pengampu Bidang Infrastruktur Bappeda Kota Bima, Bambang Setiawan, ST., MT., menghadiri Rapat Pengumpulan Data Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penanganan Banjir di Daerah yang dilaksanakan di Griya Persada Kaliurang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan yang berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober 2026 tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memperkuat kesiapan data pemerintah daerah sebagai fondasi penanganan risiko banjir perkotaan melalui pengembangan Knowledge Management Platform (KMP) dalam kerangka National Urban Flood Resilience Project (NUFReP).

Dalam kegiatan tersebut, Sekda Kota Bima hadir sebagai narasumber dan memaparkan arah kebijakan serta langkah sinkronisasi data penanganan banjir di Kota Bima melalui program NUFReP. Paparan tersebut menjadi bagian penting dalam berbagi pengalaman dan praktik penanganan banjir di daerah, khususnya terkait integrasi kebijakan, data, infrastruktur, serta koordinasi lintas perangkat daerah.

Sekda Kota Bima menyampaikan bahwa penanganan banjir membutuhkan pendekatan yang terpadu dan berbasis data. Program NUFReP di Kota Bima menjadi salah satu instrumen strategis Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat sistem pengendalian banjir, baik melalui pembangunan dan penataan infrastruktur maupun penguatan aspek nonstruktural, termasuk pengelolaan data, koordinasi kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Penguatan dan sinkronisasi data menjadi semakin penting karena informasi terkait banjir selama ini berada pada berbagai perangkat daerah dengan karakteristik dan kebutuhan data yang berbeda. Karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu menghubungkan data kebencanaan, hidrologi, infrastruktur, tata ruang, lingkungan, serta informasi lainnya secara terintegrasi.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno, menjelaskan bahwa fragmentasi data masih menjadi salah satu tantangan dalam penanganan banjir di daerah.

"Selama ini, tantangan utama kita dalam penanganan banjir di daerah adalah masalah data yang masih terfragmentasi dan sektoral. Data banjir ada di BPBD, data saluran air ada di Dinas PU, data tata ruang ada di Bappeda, tapi belum ada satu wadah yang terstandar dan saling terhubung," ujarnya.

Melalui pengembangan KMP NUFReP, Kemendagri mendorong tersedianya data yang terstandar, berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara lintas sektor. Platform tersebut tidak hanya diarahkan sebagai tempat penyimpanan data, tetapi menjadi ekosistem kolaborasi digital yang menghubungkan data dan pengetahuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam tahap awal, pengembangan KMP melibatkan enam kota sebagai pilot project, yaitu Medan, Banjarmasin, Semarang, Kota Bima, Gorontalo dan Manado. Kota-kota tersebut diharapkan dapat menjadi contoh dalam penguatan tata kelola data penanganan bencana, khususnya banjir perkotaan.

Rapat selama tiga hari tersebut menghasilkan beberapa agenda penting, antara lain penyusunan Data Dictionary atau kamus data terstandar, SOP pengumpulan data lintas perangkat daerah, pemetaan kebutuhan dan kendala teknis pengelolaan data, serta penyusunan Action Plan 30 Hari.

Enam kota pilot juga diarahkan untuk menetapkan person in charge (PIC) data dan mulai mengunggah basis data awal ke dalam repositori sistem sebagai bagian dari kesiapan menuju pengembangan KMP.

Bagi Kota Bima, proses tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinkronisasi data penanganan banjir yang selama ini telah dikembangkan melalui berbagai program dan kegiatan. Data kejadian banjir, kondisi drainase, infrastruktur pengendalian banjir, tata ruang, kondisi lingkungan, hingga data sosial masyarakat perlu dikelola secara terintegrasi agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Pengembangan KMP juga diarahkan untuk mengintegrasikan data hidrologi, meteorologi, infrastruktur dan data operasional BPBD dengan berbagai sistem yang telah tersedia, termasuk sinkronisasi dengan InaRISK. Integrasi tersebut diharapkan dapat mendukung penguatan Early Warning System (EWS) serta mempercepat respons pemerintah ketika terjadi bencana banjir.

Pemanfaatan data secara terintegrasi juga akan memperkuat perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah berbasis bukti atau evidence-based policy. Dengan demikian, kebijakan penanganan banjir tidak hanya didasarkan pada respons terhadap kejadian, tetapi juga pada analisis data dan kondisi wilayah secara menyeluruh.

Dalam konteks Kota Bima, penguatan sistem data melalui KMP NUFReP diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan upaya pengendalian banjir yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Bima bersama pemerintah pusat dan berbagai mitra pembangunan. Integrasi data menjadi bagian penting untuk memastikan setiap intervensi penanganan banjir dapat direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi secara lebih terukur.

Tahapan selanjutnya dalam pengembangan KMP NUFReP akan dilanjutkan di Banjarmasin pada November 2026 melalui System Architecture & Interoperability Phase. Tahapan tersebut akan mencakup pemetaan proses bisnis, penetapan standar layanan, serta pengembangan integrasi melalui jalur API Gateway.

Pada akhirnya, KMP ditargetkan dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri, sehingga data penanganan banjir dapat menjadi bagian dari ekosistem data pemerintahan yang lebih terpadu.

Keberhasilan pengembangan platform tersebut tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kualitas data, kejelasan proses bisnis, kapasitas sumber daya manusia serta komitmen kelembagaan pemerintah daerah.

Melalui keterlibatan Kota Bima dalam pilot project KMP NUFReP, Pemerintah Kota Bima terus memperkuat komitmen membangun tata kelola penanganan banjir yang terintegrasi, berbasis data dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan Kota Bima terhadap risiko banjir perkotaan.

(PPID BAPPEDA)