-Semarang, 15 Oktober 2026-

Kepala Bappeda Kota Bima, Syarif Rustaman, S.Sos., M.AP., bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima, Didi Fahdiansyah, ST., MT., menghadiri Workshop Penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Banjir Berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri di Kota Semarang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan perencanaan dan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), khususnya dalam mendorong penanganan risiko banjir yang terintegrasi dari wilayah hulu hingga hilir daerah aliran sungai.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bappeda Kota Bima, Syarif Rustaman, menyampaikan paparan mengenai Rencana Aksi Pengurangan Risiko Banjir pada DAS Rontu Kota Bima Tahun 2026–2030. Paparan ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis DAS sebagai landasan dalam menyinergikan kebijakan, program, kegiatan, dan pembiayaan penanganan banjir secara terpadu.

Rencana aksi tersebut mencakup berbagai intervensi strategis, mulai dari penguatan kebijakan dan tata kelola DAS, rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah hulu, pengendalian erosi dan sedimentasi, pemeliharaan serta penguatan tebing sungai, hingga peningkatan infrastruktur pengendalian banjir di kawasan perkotaan.

Selain pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, rencana aksi juga mencakup peningkatan sistem peringatan dini banjir (Early Warning System), pengurangan sampah di sungai, pengembangan ruang terbuka hijau dan infrastruktur berbasis alam (Nature-based Solutions), serta penguatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana banjir.

Dalam implementasinya, penanganan DAS Rontu membutuhkan sinergi antara Pemerintah Kota Bima, Pemerintah Kabupaten Bima sebagai wilayah hulu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta kementerian dan lembaga terkait. Kolaborasi tersebut diperlukan agar penanganan banjir tidak hanya berfokus pada wilayah terdampak di perkotaan, tetapi juga memperhatikan kondisi lingkungan dan tata kelola di wilayah hulu.

Melalui workshop ini, diharapkan penyusunan rencana aksi dapat semakin terarah, terukur, dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RKPD dan Renja perangkat daerah, sehingga pelaksanaannya dapat didukung oleh koordinasi program serta penganggaran yang berkelanjutan.

Keikutsertaan Bappeda dan Dinas PUPR Kota Bima dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bima untuk memperkuat perencanaan penanggulangan banjir berbasis daerah aliran sungai, sekaligus mendorong terwujudnya sistem perkotaan yang lebih tangguh terhadap risiko banjir melalui pelaksanaan program NUFReP.

(PPID BAPPEDA)