Bappeda Kota Bima Hadiri Rakor Tim Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Rencana Aksi RPBK (Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan)

-Kota Bima, 19 November 2026-

Dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di tingkat kelurahan, Bappeda Kota Bima menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Tim Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan (RPBK) yang diselenggarakan oleh BPBD Kota Bima, bertempat di Aula Rapat Bappeda Kota Bima.

Bappeda Kota Bima diwakili oleh Perencana Ahli Madya, Taufikurrahman, ST., MT., didampingi Perencana Ahli Muda Pengampu Bidang Infrastruktur, Bambang Setiawan, ST., MT., serta Pengampu Bidang Kewilayahan, Afif Ridha, S.Kom.

Kegiatan diawali dengan pengantar dari Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bima, Immawan Muslimin, ST., M.Eng. Dalam penyampaiannya, dijelaskan bahwa untuk mendukung penyusunan Rencana Aksi RPBK, BPBD Kota Bima telah menyusun draft pedoman terkait penggunaan anggaran untuk mendukung operasional dan penguatan kapasitas relawan penanggulangan bencana di kelurahan. Dalam rancangan tersebut, alokasi anggaran diarahkan sebesar 40 persen untuk pengadaan barang dan 60 persen untuk kegiatan sosialisasi serta pelatihan anggota RPBK.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Plt. Asisten I Setda Kota Bima, Ahsanurrahman, S.H., M.H. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya penyesuaian nomenklatur dari Tim Siaga Penanggulangan Bencana Kelurahan (TSBK) menjadi Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan (RPBK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bima Nomor 4 Tahun 2023.

Menurutnya, penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) merupakan langkah strategis untuk menyediakan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi relawan penanggulangan bencana di tingkat kelurahan. Tanpa adanya dokumen rencana aksi, pembagian tugas, tanggung jawab, dan mekanisme kerja para relawan berpotensi tidak berjalan secara optimal.

Lebih lanjut, penyusunan Renaksi perlu didukung dengan pemetaan risiko bencana di masing-masing kelurahan, pendataan sumber daya, sarana dan prasarana pendukung, identifikasi titik kumpul, jalur evakuasi, serta pembentukan struktur organisasi RPBK yang jelas.

Dokumen Renaksi diharapkan menjadi blueprint atau acuan induk dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di tingkat kelurahan, sekaligus menjadi landasan dalam menyelaraskan berbagai regulasi dan kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, arahan juga disampaikan oleh Asisten II Setda Kota Bima yang menyoroti pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan RPBK. Renaksi diharapkan menjadi instrumen acuan agar setiap usulan program, kegiatan, maupun belanja dapat direncanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pemerintah Kota Bima juga diharapkan terus memberikan dukungan terhadap keberadaan dan penguatan kapasitas RPBK, mengingat relawan di tingkat kelurahan merupakan ujung tombak dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan awal bencana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam konteks dukungan kebijakan dan penganggaran, Peraturan Wali Kota Bima Nomor 41 Tahun 2023 tentang pedoman kebijakan belanja kelurahan menjadi salah satu rujukan dalam mengakomodasi kegiatan penanggulangan risiko bencana. Masing-masing kelurahan diberikan ruang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun usulan program penanggulangan bencana melalui penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) maupun rancangan kegiatan sesuai kondisi dan karakteristik wilayahnya.

Melalui kegiatan koordinasi dan asistensi ini, Bappeda Kota Bima mendorong agar penyusunan Rencana Aksi RPBK dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta selaras dengan prioritas dan kemampuan penganggaran pemerintah daerah.

Sinergi antara BPBD, Bappeda, Inspektorat dan perangkat daerah terkait, kecamatan, dan kelurahan menjadi faktor penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan tersusunnya dokumen Renaksi RPBK, diharapkan setiap kelurahan memiliki panduan operasional yang jelas dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat, memperkuat respons awal terhadap bencana, serta mewujudkan Kota Bima yang lebih tangguh dan tanggap bencana.

(PPID BAPPEDA KOTA BIMA)