Bergerak cepat menindaklanjuti arahan Walikota Bima saat ekspos program prioritas Dinas Statistik Daerah tahun 2020 pada Selasa (30/7) kemarin, Kepala Bappeda Litbang Kota Bima Drs. H. M. Fakhrunraji, ME, memfasilitasi pertemuan dengan Kepala BPS Kota Bima Joko Pitoyo Navarudin, S.ST, M.Si.

Pertemuan digelar pada Rabu pagi, 31 Juli 2019, di ruang rapat Kepala Bappeda Litbang Kota Bima, dihadiri oleh Kepala Dinas Statistik Daerah Kota Bima Drs. Suriadi, M.Pd, bersama jajaran.

Agenda pertemuan adalah untuk menyamakan persepsi tentang program Satu Data Indonesia (SDI) untuk diterapkan pada tingkat daerah.

Kepala BPS Kota Bima memaparkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang merupakan acuan dalam penerapan program ini.

Menurut Pasal 1 Perpres 39/2019, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Pada tingkat daerah, penyelenggaraan Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh: a. Pembina Data tingkat daerah; b. Walidata tingkat daerah; c. Walidata pendukung; dan d. Produsen Data tingkat daerah.

Langkah selanjutnya adalah membentuk Forum Data Kota Bima sebagai wadah komunikasi dan koordinasi kegiatan statistik sehingga dapat menumbuhkan sinergi antara BPS dan Dinas Statistik Daerah, serta instansi lainnya dalam menyediakan data (khususnya data sektoral).

Dengan adanya forum data diharapkan terwujud pengelolaan dan penyelenggaraan data yang akuntabel dan berintegritas.

Selain itu, akan dilaksanakan sosialisasi ke seluruh instansi lingkungan Pemerintah Kota Bima yang berperan sebagai produsen data sektoral.

Kepala Bappeda Litbang Kota Bima berharap tenaga teknis pada Dinas Statistik dan Bappeda Litbang dengan didampingi BPS Kota Bima dapat segera menganalisis hal-hal yang dibutuhkan sehingga dalam waktu dekat dapat dihasilkan roadmap penerapan Satu Data Kota Bima.***