Kota Bima, 10 Agustus 2022, Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perhutanan Sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dan Kota Bima. Acara yang digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB ini berlangsung di Aula Homestay Mutmainah Kota Bima. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Dirjen PSKL Kementerian KLHK, Bapak Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc, Bupati Bima, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, dan sejumlah Kepala OPD lainnya dilingkup Pemerintah Kab. Bima dan Kota Bima serta Bapak Ibu Camat dan Kepala Desa.Kepala Bappeda Litbang Kota Bima, Drs. Muhammad Fakhrunraji, ME yang juga mewakili Walikota Bima pada kesempatan ini memaparkan program strategis Pemerintah Kota Bima dalam pembangunan bidang kehutanan dan lingkungan hidup serta arah kebijakan Pemerintah pada tahun 2023.

Kebijakan pembangunan bidang kehutanan dan lingkungan hidup merupakan komitmen Walikota Bima sejak awal menjabat, hal ini terlihat jelas tertuang didalam penjabaran Misi Pemerintah Kota Bima untuk mewujudkan lingkungan berkualitas dan ramah yang terintegrasi didalam pengurangan Risiko Bencana.
Kondisi topografi Kota Bima yang dikelilingi oleh wilayah Pegunungan menjadi sebuah keharusan didalam menjaga dan melestarikan kondisi hutan. Apalagi dengan pengalaman diterjang banjir besar pada akhir tahun 2016 silam sehingga mengembalikan fungsi hutan menjadi sebuah kebijakan yang relevan dan adaptif, sehingga kegiatan ini dinilai sangat positif. Selain itu, beberapa isu strategis yang menjadi konsen Pemerintah Kota Bima antara lain:

• Peningkatan layanan publik
Sejalan dengan hadirnya Command Center Kota Bima sebagai pusat informasi dan pelayanan kota secara digital, intergrasi dan penguatan melalui penggunaan aplikasi berbasis smart phone.
• Target pencapaian Sasaran Makro Pembangunan
Capaian sampai dengan tahun 2021 Tingkat Kemiskinan berada pada 8,88%, pertumbuhan ekonomi 2,08%, pengangguran Terbuka 3,56% sedangkan angka IPM mencapai 76,11 serta indeks Gini pada 0,413 poin.
• Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatkan efektifitas dengan melakukan penggabungan OPD maupun pembentukan OPD baru
• Kesehatan Masyarakat
Terus mengupayakan adanya Rumah Sakit Daerah yang representatif
• Daerah Rawan Bencana
Dengan pendekatan struktural maupun non struktrual, menghidupkan kembali kearifan lokal berupa nteli, kancobo sebagai lahan resapan air.
• Kualitas Pemukiman dan Lingkungan
Menata kualitas aliran air skala lingkungan dan perumahan antara lain dengan program bedah rumah.
Perhutanan Sosial merupakan perwujudan Nawacita dengan sedikitnya memiliki tujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui 3 pilar, lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia. Dengan adanya pemberian hak kelola atas kawasan hutan kepada kelompok masyarakat yang berada dan memiliki ketergantungan penghidupannya kepada areal hutan di sekitarnya.
Kota Bima sendiri dilihat pada aspek Hutan Kota sampai dengan sekarang memiliki luas kawasan sebesar 4.536,89 Ha dengan rincian:
• Hutan Produksi Terbatas seluas 2.774,33 Ha
• Hutan Produksi Tetap seluas 1.143,81 Ha
• Hutan Lindung seluas 618,75 Ha
Diakhir acara ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama sinergitas pengembangan usaha perhutanan sosial Kabupaten dan Kota Bima yang disaksikan secara langsung oleh Bapak Dirjen PSKL dan Ibu Bupati Bima. Komitmen bersama ini yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan kesepahaman bersama antara pemerintah Kab. Bima dan Kota Bima
*(Afz/ PPID Bappeda Litbang)

#bappedalitbangkotabima