Mewakili Pemerintah Kota Bima, Kepala Bappeda Litbang Kota Bima Drs. H Muhammad Fakhrunraji, ME Terima Penghargaan dari TPPS Provinsi NTB Atas Usaha Percepatan Penurunan Stunting di Kota Bima
-Mataram, 13 Desember 2022-
Mewakili Pemerintah Kota Bima, Kepala Bappeda Litbang Kota Bima Drs. H Muhammad Fakhrunraji, ME hadiri undangan pelaksanaan Rekonsiliasi Stunting Tingkat Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota dan Diseminasi Hasil Evaluasi Pengawasan Percepatan Stunting Tingkat Provinsi NTB. Dalam kegiatan ini Drs. H Muhammad Fakhrunraji, ME hadir didampingi Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintah dan Sosial Supriyanto, SE bersama Sub Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat Mutadayyinah S. Hut., MM, Fungsional Perencana, dan Staf Bidang Pemerintahan dan Sosial Bappeda Litbang sebagai Koordinator Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bima.
Kegiatan yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Golden Palace Mataram dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalillah, M.Pd. Dalam sambutannya Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalillah, M.Pd selaku Ketua TPPS Provinsi NTB mengapresiasi pemerintah Kota dan Kabupaten yang telah bekerja maksimal dalam upaya penurunan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sampai saat ini berdasarkan tren yang tercatat di aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) bulan Agustus 2022 penanganan stunting di NTB sudah mencapai angka 16,99 persen.
Pemerintah Kota Bima sendiri di helatan ini mendapat penghargaan dari TPPS provinsi NTB atas keberhasilannya dalam program penanganan penurunan stunting, berdasarkan data e-PPGBM medio November 2022 angka penanganan penurunan stunting Kota Bima sudah mencapai 14,73% yang berarti lebih baik daripada penurunan stunting provinsi NTB diangka 16,99%.
Dihadiri oleh seluruh Wakil Bupati/Wakil Walikota Se-NTB selaku ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota, Forum Rekon dan Diseminasi percepatan penenangan stunting ini juga sebagai wadah silaturahmi dan penguatan kovergensi lintas sektor dan tingkatan pemangku kepentingan.
(PPID BAPPEDA)