Pemkot Bima Ikuti Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027, Pastikan Pembangunan Selaras Dengan Provinsi dan Nasional
Mataram, 6 Juli 2026 –
Pemerintah Kota Bima melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengikuti kegiatan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2027 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (6/7), bertempat di Ruang Rapat Lakey, Bappeda Provinsi NTB.
Fasilitasi ini merupakan salah satu tahapan wajib dalam proses penyusunan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun Pemerintah Kota Bima telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, sekaligus sinkron dengan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027.
Kegiatan dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi NTB, Firmansyah, S.Hut., M.Si., yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi NTB. Turut hadir tim fasilitasi Bappeda Provinsi NTB bersama perangkat daerah teknis lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang memberikan masukan terhadap substansi dokumen perencanaan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bima.
Mewakili Pemerintah Kota Bima, hadir Tim Penyusun RKPD Kota Bima yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kota Bima, Syarif Rustaman, S.Sos., M.AP., bersama jajaran tim penyusun.
Dalam paparannya, Syarif Rustaman menjelaskan bahwa fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 bertujuan memperoleh berbagai masukan, saran, dan penyempurnaan secara komprehensif dari Pemerintah Provinsi NTB sebelum dokumen tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota.
"Hasil fasilitasi ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Bima untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota Bima Tahun 2027 sebelum ditetapkan. RKPD merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun anggaran," jelasnya.
Dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027, Pemerintah Kota Bima mengangkat tema pembangunan "Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Berkelanjutan."
Menurut Syarif, tema tersebut dipilih sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan pembangunan yang terus berkembang. Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan perumahan dan permukiman yang layak, peningkatan akses air minum dan sanitasi, serta penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan sehingga pembangunan dapat berlangsung secara inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tema pembangunan tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi fokus pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Bima sepanjang tahun 2027.
"Seluruh program yang dirancang dalam RKPD Tahun 2027 pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Syarif juga menjelaskan bahwa RKPD Tahun 2027 telah mengakomodasi berbagai arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk Program Strategis Nasional (PSN), program-program tematik pembangunan, serta kebijakan yang mendukung implementasi Asta Cita sebagai agenda pembangunan nasional. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar pembangunan dapat berjalan efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menutup paparannya, Kepala Bappeda Kota Bima berharap seluruh proses fasilitasi dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang semakin berkualitas, realistis, dan implementatif sehingga mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah di masa mendatang.
"Kami berharap RKPD Tahun 2027 menjadi instrumen pembangunan yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kota Bima," pungkasnya.
(PPID BAPPEDA KOTA BIMA)