-Kota Bima, 7 Agustus 2023-
Sekda Kota Bima didampingi Kepala Bappeda Drs. Adisan hadiri pembukaan Lokakarya Penyusunan Master Plan IAD (Integrated Area Development) dalam rangka pengembangan perhutanan sosial berbasis Mitigasi Bencana secara terintegrasi pada lokasi Proyek Strengthening of Social Forestry in Indonesia (SSF) di Kabupaten/Kota Bima.

Kegiatan yang dilaksanakan di ballroom Hotel Mutmainnah ini, di inisiasi oleh Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS).

Lokakarya IAD berbasis Mitigasi Bencana sangat penting dilaksanakan mengingat Kabupaten dan Kota Bima yang rentan terhadap bencana alam (khususnya bencana banjir) yang diakibatkan perubahan iklim, posisi demografi daerah, dan perilaku masyarakat. Permasalahan bencana alam ini merupakan kendala bagi keberlangsungan pembangunan kedepannya. Sehingga diharapkan output dari pelaksanaan lokakarya ini bisa membangun strategi yang mapan untuk meminimalisir terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberi hak akses masyarakat terhadap kawasan hutan pada areal prioritas untuk pengembangan perhutanan sosial serta pencegahan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Dalam pertemuan ini, Drs.Adisan selaku Kepala Bappeda Kota Bima memaparkan strategi daerah terkait Mitigasi Bencana.
“Bahwa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ini dari usaha pemerintah Kota Bima telah berhasil mendapatkan bantuan pendanaan untuk melaksanakan program-program terkait penanganan bencana, seperti bantuan pendanaan dari NUFREP untuk pelaksanaan program ketahanan banjir perkotaan, pembiayaan dari Bank Dunia melalui JICA untuk program penataan bantaran sungai, dan pendanaan dari Yayasan Islamic Relief untuk program BUDLOC yang terkait dengan isu ketahanan perubahan iklim dan ketangguhan bencana dengan melaksanakan konservasi hutan, pertanian terintegrasi dan peningkatan SDM masyarakat menjaga dan mengelola kawasan hutan”. Untuk Kota Bima sendiri, area yang disiapkan oleh Pusat sebagai Kawasan Pengelolaan Perhutanan Sosial seluas 1859 hektar dan 100% sudah terdistribusi tanpa indikatif.

Sebagai fasilitator dalam kegiatan Lokakarya ini, tim dari Kementerian Pusat antara lain, perwakilan dari Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan-Kementerian LHKi, Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Ditjen Bina Pembangunan Daerah- Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam - BAPPENAS, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, dan Ditjen Sumberdaya Air-Kementerian PUPR.
(PPID BAPPEDA)