Bappeda Melakukan Fasilitasi Rancangan Akhir (Ranhir) Perubahan RKPD Kota Bima Tahun 2023 di Bappeda Prov. NTB
-Mataram, 10 Agustus 2023
Bertempat di ruang rapat Geopark Tambora kantor Bappeda Provinsi NTB, dilaksanakan kegiatan fasilitas atas Rancangan Akhir (Ranhir) dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2023. Bappeda Kota Bima diwakili oleh Sekretaris Bappeda Arif Roesman Effendy, ST, MT, M.Eng, Kepala Bidang Pengendalian Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Muhammad Suryansyah,SE, MAP, dan Fungsional Analis Kebijakan Diana Fithriah, M.Si. Tim Fasilitator Bappeda Provinsi dipimpin oleh Kepala Bidang Evapol Bappeda Provinsi NTB Lalu Miftahul Ulum, ST, bersama para JF Perencana Bappeda Provinsi NTB.
Secara umum, kegiatan fasilitasi Perubahan RKPD mencakup 3 aspek perubahan yaitu: (1) evaluasi capaian kinerja program kegiatan dan anggaran triwulan II tahun berjalan; (2) perubahan kebijakan keuangan; serta (3) perubahan/penyesuaian prioritas daerah berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja triwulan II dan perubahan kebijakan anggaran.
Tim Fasilitator Bappeda Provinsi menekankan pada identifikasi program-program pendukung capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Suistainable Development Goals/SDG’s), serta dukungan kebijakan anggaran terhadap indikator makro pembangunan yang capaiannya dinilai belum optimal. Kedua indikator makro dimaksud adalah Tingkat Penganguran Terbuka dan Indeks Gini Rasio.
Selain itu, mengingat Perubahan RKPD Kota Bima Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan terakhir untuk dilaksanakan pada masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota periode 2018-2023, maka perlu ada perhatian khusus terhadap capaian program-program yang mendukung prioritas Kepala Daerah dan indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah.
Finalisasi dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 akan segera dilaksanakan berdasarkan masukan dan saran dalam proses fasilitasi ini, yang selanjutnya akan menjadi acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Bima Tahun 2023.
(PPID BAPPEDA)