-Kota Mataram, 13 Oktober 2023-

Bertempat di Ruang Rapat Pulau Moyo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov NTB, Kepala Bappeda Kota Bima bersama Tim TAPD, Tim Banggar DPRD dan Inspektorat Kota Bima hadiri Rapat Koordinasi dalam rangka Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bima Tentang Perubahan APBD Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Acara dipimpin oleh Asisten 3 Setda NTB bapak H Wirawan Ahmad dan dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Pemerintah Provinsi sebagai Tim Evaluator.

Rapat dimulai dengan pembukaan oleh Asisten 3 Setda Prov NTB, dilanjutkan dengan sesi panel diskusi. Diskusi dimulai dengan penyampaian koreksi dan beberapa catatan terkait rancangan Perda Kota Bima tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023.

Tim Evaluator secara cermat mengevaluasi berbagai aspek yang didalamnya termasuk Pendapatan, Belanja, Implementasi Mandatory Spending, Sinkronisasi Program, Implementasi SPM (Standar Pelayanan Minimal), Pembiayaan, Penerimaan, dan Pengeluaran.

Salah satu permasalahan yang disinggung dalam sesi diskusi ini adalah terkait penurunan SPM pada bidang pendidikan, yang dijelaskan secara lugas oleh Kepala Bappeda Kota Bima Drs. Adisan bahwa alokasi SPM bidang pendidikan secara umum mengalami kenaikan sebesar 1,7%, namun terdapat perbedaan pada SPM pengelolaan paud, hal ini disebabkan oleh kegiatan yang batal dilaksanakan seperti gebyar paud dan kegiatan lainnya, sehingga alokasi dialihkan untuk SPM pendidikan dasar. Selain itu, dalam alokasi APBD Kota Bima tahun 2023 juga memuat dukungan anggaran untuk Pemilukada pada KPU dan Bawaslu.

Dalam pertemuan ini ada beberapa catatan penting dari Tim Evaluator yang harus segera ditindaklanjuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bima, untuk memastikan Perubahan APBD tahun 2023 sesuai dengan rencana dan kebutuhan daerah.

(PPID BAPPEDA)