Mewakili Kepala Bappeda, JFP. Perencana Muda Bambang Setiawan, S.T,.MT, hadiri Rapat Koordinasi Manajemen Daerah Program Kerjasama RI-UNICEF Provinsi NTB Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi NTB bertempat di Hotel Lombok Astoria.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si ini juga turut diikuti Direktur SUPD IV Kemendagri, Direktur Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri, Kepala Perwakilan UNICEF NTT/NTB, perwakilan OPD terkait Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota se-NTB.

 

Rapat Koordinasi yang diselenggarakan secara online dan offline ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kerjasama di daerah atas pelaksanaan program kerja sama pemerintahan RI-UNICEF di Provinsi NTB Tahun 2023 terkait dengan program Air bersih, Sanitasi dan kebersihan (WASH), Kesehatan, Perlindungan Anak, dan Gizi/Nutrisi guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas capaian program.

 

Kepala Bappeda Provinsi NTB memaparkan arah dukungan program kerjasama Pemerintah RI-UNICEF di Provinsi NTB selain untuk pemenuhan hak dan kelangsungan hidup anak, juga untuk mendukung arah kebijakan pemerintah Provinsi NTB yang tertuang di dalam RPJMD 2019-2023 dan SDGs yang di Tujuan 2 yaitu tanpa kelaparan dan Tujuan ke 6 yaitu Air Bersih & Sanitasi Layak”. Beliau berharap kemitraan ini terus berlanjut dimasa yang akan datang dgn perluasan lokus di wilayah NTB.

 

Kemudian dalam rangka optimalisasi kemitraan RI-UNICEF di Provinsi NTB perlu strategi 3K (Koordinasi, Kolaborasi dan Konvergensi) yakni memperkuat kemitraan dan koordinasi lintas sektor malalui gerakan multi pihak untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, dan perlunya komunikasi bersama pihak Internal/Eksternal.

 

Pada kesempatan ini pula mitra UNICEF yang terdiri dari YKMI, IAKMI, PKBI, LPA, SOBAT, dan Mitra Samiya, menyampaikan laporan progress capaian pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi berbagai isu dan permasalahan serta solusi yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang, sekaligus mengidentifikasi berbagai inovasi dan praktek yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi peran koordinasi yang dilakukan oleh pihak terkait (baik OPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan pihak ketiga/Mitra UNICEF).

 

Pada sesi diskusi sebagai perwakilan Kota Bima juga menyampaikan agar program ini tidak hanya diprioritaskan pada wilayah pulau Lombok namun dukungan UNICEF untuk membantu pembangunan yang ada di wilayah pulau Sumbawa terutama di Kota Bima sangat dibutuhkan, karena kemampuan fiscal/APBD yang masih rendah. (*BN)