Pemerintah Provinsi NTB Gelar Rakor DBHCHT Tahun 2023

Mataram, 19 Oktober 2023

Pemerintah Provinsi NTB gelar Rakor DBHCHT Tahun 2023. Kegiatan yang dihelat di Ballroom Lombok Raya ini dihadiri perwakilan Kabupaten/Kota Se NTB. Rakor kali ini fokus membahas Optimalisasi penggunaan DBHCHT untuk peningkatan kualitas pelayanaan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Hadir sebagai Narasumber diantaranya Kepala Bappeda NTB, Kepala Kantor Beacukai Pengawas dan Pelayanan Bea CUkai Tipe Madya Pabean Mataram dan Sumbawa, Perwakilan Kementerian Kesehatan RI.

DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau. Penggunaan DBHCHT pada prinsipnya untuk mengurangi dampak negatif rokok, dampak kebijakan Cukai Hasil Tembakau, dan/atau dampak kebijakan pertembakauan nasional dengan prioritas petani tembakau dan/atau tenaga kerja pabrik rokok. Namun sampai dengan memasuki Triwulan III penyerapan anggarannya masih rendah, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kantor Beacukai Pengawas dan Pelayanan Bea Cukai bahwa realiasi anggaran di Daerah masih sangat rendah, bahkan dibidang penegakan hukum yang alokasi anggarannya sebesar 10% juga masih rendah pemanfaatannya. alokasi 10% itu sudah jelas peruntukannya untuk program pembinaan industri,program sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan program pemberatasan barang kena cukai ilegal. Sehingga, diharapkan kepada Kab/Kota untuk segera mengoptimalkan penyerapan anggarananya.

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB sendiri menggarisbawahi bahwa, pentingnya Rencana Kerja dan Penganggaran (RKP) ini sebagai acuan sehingga tidak keluar dari ketentuan PMK/215/07 Tahun 2021.

Pemerintah Kota Bima, melalui Bappeda yang diwakili Kepala Bidang P2MPI Marta Shabran Kharja, ST,M.Si dan JFP. Muda Akbar Thoha Muslim, SE menyambut Baik Rakor ini sebagai wujud sinergi baik Pemerintah Provinsi dengan Kab/Kota maupun dengan Bea Cukai untuk mengoptimalkan DBHCHT. Hasil Rakor ini akan segera dikordinasikan dengan pimpinan sehingga kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk pengoptimalan realisasi anggaran dapat segera dilakukan.

#PPIDBAPPEDA