Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Fasilitator dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pembentukan Forum Pokja Ketangguhan Banjir Perkotaan Kota Bima Tahun 2024

-Kota Bima, 28 November 2023-

Kepala Bappeda Kota Bima Drs. Adisan buka Rapat Koordinasi dan Supervisi Pembentukan Forum Pokja Ketangguhan Banjir Perkotaan, yang menghadirkan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai fasilitator, dalam sambutannya beliau fokus pada ide penguatan kelembagaan dan kelompok masyarakat sebagai subjek utama yang berperan aktif dalam usaha penanganan banjir di Kota Bima.

”Melalui perubahan perilaku, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam usaha preventif dan responsif  terhadap pengurangan resiko bencana banjir di Kota Bima”.

Dan diakhir sambutannya, Drs Adisan berharap bahwa pengimplementasian program-program penanganan banjir perkotaan yang dilaksanakan di Kota Bima  dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan acuan regulasi yang telah ditetapkan sekaligus  juga mengucapkan terimakasih khususnya kepada NuFREP sebagai lembaga donatur proyek ketahanan banjir Kota Bima.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kota Bima Arif Roesman Effendy, ST., MT  mewakili Pokja NuFREP Kota Bima dalam pemaparannya secara runtut menjelaskan tentang regulasi dasar penanganan banjir Kota Bima, program-program prioritas pemerintah Kota Bima untuk penanganan resiko banjir ditahun 2023 serta penjelasan terkait rencana tindak lanjut kegiatan Pokja NuFREP Kota Bima ditahun 2024.

Selanjutnya sebagai narasumber mewakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri,  Ahmad Azzam menjelaskan peran NPIU Bangda dalam pelaksanaan program NuFREP di Indonesia antara lain terkait dengan regulasi sebagai acuan dasar yaitu Perpres Nomor 18 tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024, isu strategis dan arah kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim di Indonesia, serta penjelasan mengenai monitoring dan evaluasi capaian program NuFREP.

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang melibatkan peserta dari berbagai instansi, seperti perwakilan dari Balai Wilayah Sungai NT1, Direktur LP2DER, Rektor Universitas Muhammadyah Bima, Kepala BPBD, Kepala Dinas Sosial, Kepala DP3A, Kepala Dinas PUPR, Kepala DLH, Kepala Dinas Perkim, dan Kabag Hukum lingkup Pemerintah Kota Bima.

Rakor yang diselenggarakan di Ruang Rapat Utama Bappeda Kota Bima ini merupakan bentuk komitmen serius pemerintah Kota Bima dalam mengatasi permasalahan banjir perkotaan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Diharapkan, langkah-langkah konkret yang dihasilkan dari rapat ini dapat menjadi landasan kuat untuk peningkatan ketahanan dan penanganan banjir di masa depan.

 (PPID BAPPEDA)