-Kota Bima, 24 Januari 2024-

Mewakili Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Bima, Sekretaris Bappeda Kota Bima Arif Roesman Effendy, ST.,MT.,M.Sc, yang didampingi oleh Kabid. Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur Bappeda Kota Bima, Marta Shabran Kharja, ST., M.Si, Kabid. Sumber Daya Air DPUPR Kota Bima, Asrarudin, ST, MT dan JF Perencana Ahli Muda, Bambang Setiawan, ST., MT menghadiri Technical Mission NUFReP pada tanggal 24 Januari 2024 secara daring.

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali informasi kesiapan pemerintah dan unit pelaksana teknis (BWS) terkait pelaksanaan program NUFRep pada 5 (lima) Kota yaitu Kota Banjarmasin, Kota Bima, Kota Manado, Kota Medan dan Kota Semarang. Kegiatan ini diawali Kick Off Meeting Implementasi Support Mission (ISM) program NUFReP pada tanggal 22 Januari 2024 dengan fokus pembahasan kemajuan proyek dan isu serta pembahasan target dan jadwal misi ISM dengan peserta dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan dan World Bank.

Pada kesempatan ini sekretaris Bappeda Kota Bima memaparkan bahwa dalam mendukung program NUFReP, Kota Bima sedang mempersiapkan Tim Kostra/Pokja program ketangguhan banjir perkotaan Bima tahun 2024, yang tugasnya antara lain menyusun rencana kerja tahunan kegiatan NUFReP dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi baik itu internal maupun eksternal pemerintah Kota Bima. 

Selain itu dipaparkan pula terkait koordinasi dan kegiatan pengelolaan resiko banjir tingkat perkotaan, kebutuhan pengadaan lahan, ketersediaan anggaran pemerintah Kota Bima dalam mendukung program NUFReP serta kesiapan pemerintah kota Bima dalam menangani pengaduan dan keluhan masyarakat atas pelaksanaan program NUFReP nantinya. Khusus terkait penanganan pengaduan dan keluhan masyarakat, saat ini Kota Bima memanfaatkan aplikasi SANINU sebagai sarana pelaporan dan pengaduan masyarakat.

Pada akhir pertemuan pihak NUFReP dan Kementerian PUPR mengharapkan komitmen pemerintah daerah terkait pengadaan lahan berdasarkan studi LARAP, pelaksanaan tahap 2 yaitu penanganan sungai Lanco dan sungai Ntobo masing-masing seluas 0,55 Ha dan 0,34 Ha. Tahap berikutnya yaitu penanganan sungai Te seluas 0,47 Ha, Sungai Tambe seluas 1,29 Ha dan sungai Na’e seluas 3,15 Ha. Jadi total pengadaan lahan untuk usulan program NUFReP seluas 5,80 Ha. Hal ini dilakukan untuk mendukung program NUFReP yang akan dimulai pelaksanaan konstruksi pada tahun 2025-2027.

(PPID BAPPEDA)