Kota Bima, Kamis, 9 Juli 2026 – Pemerintah Kota Bima melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Penajaman Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2027 terkait Program Strategis Nasional (PROSN). bertempat di Ruang Rapat Bidang P2MPI Bappeda Kota Bima

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., dan dihadiri oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas PUPR, Dinas LH, dan Sekretaris Bappeda Kota Bima beserta Perencana Madya dan Perencana Muda pengampu urusan Kesehatan, Pembangunan Manusia, dan Perekonomian Bappeda Kota Bima.

Rapat tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut proses penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kota Bima Tahun 2027 sekaligus memastikan berbagai Program Strategis Nasional telah terakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah secara terukur, terpadu, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kota Bima menegaskan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 harus mampu menjawab berbagai isu strategis pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menyelaraskan program dan kegiatan dengan target pembangunan nasional sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa isu prioritas yang menjadi fokus pembahasan meliputi percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan pengangguran melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, serta penyediaan infrastruktur dasar sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Seluruh program tersebut akan menjadi bagian dari prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2027 dan akan diselaraskan dengan perubahan RPJMD apabila diperlukan.

Pada sektor kesehatan, rapat membahas langkah-langkah percepatan penurunan stunting berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Kota Bima. Intervensi difokuskan kepada anak dengan kategori gizi buruk dan gizi kurang melalui pendekatan jangka pendek selama 6 hingga 18 bulan, meliputi pemberian formula gizi khusus, penguatan monitoring dan evaluasi, pemberian insentif kader Posyandu, serta dukungan transportasi bagi petugas lapangan. Pembiayaan intervensi direncanakan melalui APBD Perubahan Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2027.

Pada aspek pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kota Bima akan memperkuat integrasi program bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), pemutakhiran data penerima manfaat berbasis by name by address, serta pengembangan program usaha produktif bagi masyarakat miskin agar mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kategori kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, dalam upaya menekan angka pengangguran, rapat juga membahas penguatan program padat karya dan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pelatihan Bahasa Jepang melalui Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai persiapan penempatan tenaga kerja ke Jepang melalui skema kerja sama yang telah dibangun pemerintah. Program ini diharapkan dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat Kota Bima, khususnya lulusan pendidikan vokasi dan tenaga kesehatan.

Selain itu, Pemerintah Kota Bima juga akan memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah sebagai langkah pengendalian inflasi, serta penguatan berbagai program pembangunan infrastruktur pendukung, antara lain jalan lingkungan, jalan kota, irigasi, penyediaan air bersih, rehabilitasi fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur perumahan.

Pada akhir rapat, Sekretaris Daerah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan yang berkualitas, terukur, dan berorientasi pada hasil. Seluruh perangkat daerah diminta segera menindaklanjuti hasil rapat melalui penyempurnaan program dan penganggaran sehingga target-target Program Strategis Nasional dapat diakomodasi secara optimal dalam RKPD Kota Bima Tahun 2027.

Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kota Bima berharap dokumen RKPD Tahun 2027 mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

(PPID BAPPEDA KOTA BIMA)