-Banjarmasin, 30 Oktober 2026-

Kepala Bappeda Kota Bima, Syarif Rustaman, S.Sos., M.AP., hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Rapat Identifikasi dan Analisis Pengembangan Sistem Informasi dalam Penanganan Banjir di Daerah yang dilaksanakan di Swiss-Belhotel Banjarmasin.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Ketangguhan Banjir Perkotaan atau National Urban Flood Resilience Program (NUFReP) yang didanai oleh International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau Bank Dunia. Rapat tersebut menjadi bagian dari tahap perancangan sistem untuk mengembangkan Knowledge Management Platform (KMP), yaitu platform manajemen pengetahuan yang dirancang untuk mendukung pengelolaan informasi dan pengetahuan dalam penanganan risiko banjir.

Dalam forum tersebut, para peserta membahas kondisi sistem informasi yang digunakan pemerintah daerah, pengelolaan data, serta kebutuhan pengembangan sistem yang mampu mendukung penanganan risiko banjir secara lebih terintegrasi. Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan pengalaman, kendala, dan kebutuhan berdasarkan kondisi serta tantangan penanganan banjir di wilayah masing-masing.

Kehadiran Kepala Bappeda Kota Bima sebagai narasumber menjadi kesempatan untuk menyampaikan perspektif pemerintah daerah dalam memperkuat pemanfaatan data dan sistem informasi sebagai dasar perencanaan pembangunan, mitigasi bencana, serta pengambilan keputusan terkait pengendalian banjir.

Dalam paparannya, Kepala Bappeda Kota Bima, Syarif Rustaman, S.Sos., M.AP., menyampaikan gambaran awal ekosistem sistem informasi Pemerintah Kota Bima serta berbagai peluang dan tantangan dalam mengintegrasikannya dengan Knowledge Management Platform (KMP) melalui program NUFReP dan menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bima telah memiliki sejumlah aplikasi dan layanan digital, di antaranya E-Lapor untuk pengaduan masyarakat, OSS untuk layanan perizinan berusaha, LPSE untuk pengadaan barang dan jasa, SIPDah sebagai sistem informasi pendataan riset daerah, Sinona untuk informasi nonperizinan, serta Portal Satu Data Kota Bima. Selain itu, keberadaan Command Center juga menjadi bagian dari dukungan infrastruktur digital pemerintah daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Bima juga telah mengintegrasikan Early Warning System (EWS), termasuk Automatic Water Level Recorder (AWLR), di beberapa titik sungai di wilayah Kota Bima. Keberadaan sistem ini menjadi bagian penting dalam mendukung pemantauan kondisi ketinggian muka air sungai dan penyampaian informasi peringatan dini potensi banjir. Ke depan, integrasi data hidrologi tersebut dengan sistem informasi dan KMP diharapkan dapat memperkuat analisis risiko banjir, mempercepat penyebaran informasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kota Bima

Paparan tersebut juga menyoroti perkembangan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bima yang menunjukkan tren peningkatan pada periode 2021–2024. Meski demikian, inventarisasi awal menunjukkan bahwa status operasional, kepemilikan data, kualitas data, serta kemampuan integrasi masing-masing aplikasi masih perlu diverifikasi bersama perangkat daerah terkait.

Menurutnya, integrasi sistem informasi tidak cukup hanya dengan menghubungkan aplikasi, tetapi harus didukung standardisasi data, keamanan informasi, interoperabilitas, infrastruktur yang memadai, serta pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antarlembaga. Karena itu, kesiapan integrasi perlu dinilai melalui tujuh aspek, yakni proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, keamanan, kelembagaan, dan operasional.

Dalam konteks pengembangan KMP, Bappeda berperan menyelaraskan kebutuhan data dengan perencanaan pembangunan daerah, sementara koordinasi teknis, pengelolaan aplikasi, produsen data, dan fungsi pengawasan perlu dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing. Sinergi lintas perangkat daerah menjadi faktor penting agar integrasi dapat berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan.

Hasil pembahasan dalam rapat ini mencakup beberapa hal penting untuk ditindaklanjuti

1. identifikasi ketersediaan sistem informasi, pengelolaan dan pemanfaatan data, serta kondisi sistem informasi yang digunakan pemerintah daerah untuk mendukung penanganan risiko banjir.
2. identifikasi berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, baik terkait sistem informasi, ketersediaan dan pertukaran data, maupun koordinasi dan pelaksanaan penanganan risiko banjir.
3. pembahasan kesiapan, kesediaan, dan kebutuhan integrasi atau pertukaran data antara sistem informasi pemerintah daerah dengan KMP NUFReP, termasuk persyaratan teknis dan tindak lanjut yang diperlukan untuk mendukung integrasi tersebut.
4. identifikasi kebutuhan dan prioritas fitur yang diusulkan pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan KMP NUFReP, khususnya untuk mendukung pengelolaan pengetahuan, analisis data, dan pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Pengembangan KMP NUFReP diharapkan dapat memperkuat keterhubungan informasi antarinstansi dan meningkatkan pemanfaatan data dalam penanganan risiko banjir. Dengan dukungan sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun perencanaan dan menentukan langkah penanganan banjir secara lebih tepat sasaran, terkoordinasi, dan berbasis bukti.

Bagi Kota Bima, penguatan sistem informasi kebencanaan menjadi bagian penting dalam mendukung upaya membangun ketangguhan wilayah terhadap risiko banjir perkotaan. Sinergi antara perencanaan pembangunan, pengelolaan data, dan koordinasi lintas sektor diharapkan mampu mendorong penanganan banjir yang lebih efektif serta mendukung terwujudnya Kota Bima yang tangguh, aman, dan berkelanjutan.

(PPID BAPPEDA KOTA BIMA)