-Kota Bima, 2 November 2026-

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dalam rangka memperkuat layanan dasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus membahas strategi penguatan ekonomi yang selaras dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif menuju target 8 persen.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Rapat Bappeda Kota Bima tersebut dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Kota Bima, Syarif Rustaman, S.Sos., M.AP., didampingi Sekretaris Bappeda, Ririn Kurniawati, ST., MT. Rapat dihadiri oleh perwakilan 17 perangkat daerah terkait serta tiga pemangku kepentingan vertikal, yakni PLN, BPN Kota Bima, dan Bank NTB Syariah.

Dalam arahannya sekaligus pemaparan strategi pertumbuhan ekonomi Kota Bima, Kepala Bappeda menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah konkret untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut perlu didukung oleh perencanaan yang terarah, percepatan pelaksanaan program, serta penguatan koordinasi agar kebijakan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Mengacu pada materi strategi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, terdapat sembilan langkah konkret yang menjadi perhatian bersama, yaitu percepatan realisasi APBD; percepatan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); percepatan realisasi proyek infrastruktur pemerintah; pengendalian harga bahan pokok; pencegahan ekspor dan impor ilegal; perluasan kesempatan kerja; peningkatan produktivitas potensi lokal; peningkatan output industri manufaktur; serta kemudahan perizinan berusaha.

Kesembilan langkah tersebut menjadi kerangka penting dalam mengidentifikasi potensi, hambatan, dan peluang penguatan ekonomi Kota Bima. Percepatan realisasi belanja daerah dan investasi diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi, sementara pembangunan infrastruktur, stabilitas harga bahan pokok, dan kemudahan perizinan menjadi faktor pendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif.

Selain itu, penguatan sektor unggulan dan produktivitas potensi lokal perlu didorong agar mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan, kewirausahaan, dan kemitraan dengan dunia usaha juga menjadi bagian penting untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Keterlibatan 17 perangkat daerah bersama PLN, BPN Kota Bima, dan Bank NTB Syariah diharapkan memperkuat kolaborasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Sinergi ini diperlukan untuk mendukung penyediaan infrastruktur, kepastian layanan pertanahan, akses pembiayaan, kemudahan berusaha, serta pelaksanaan program pembangunan yang saling terhubung.

Sebagai tindak lanjut, rapat koordinasi ini menekankan pentingnya penyelarasan program dan kegiatan antarperangkat daerah untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Bima. Setiap perangkat daerah diharapkan mengidentifikasi program prioritas sesuai tugas dan kewenangannya, terutama yang berdampak langsung terhadap peningkatan investasi, produktivitas sektor unggulan, perluasan kesempatan kerja, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas layanan dasar.

Koordinasi dengan PLN, BPN Kota Bima, dan Bank NTB Syariah juga menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya ekosistem ekonomi daerah yang lebih kondusif, melalui dukungan infrastruktur dan kelistrikan, kepastian layanan pertanahan, serta perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Selanjutnya, diperlukan pemetaan terhadap potensi ekonomi daerah, kendala pelaksanaan program, dan peluang kolaborasi lintas sektor agar strategi yang dirumuskan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret dengan indikator keberhasilan yang terukur. Pelaksanaan program juga perlu dipantau secara berkala untuk memastikan kontribusinya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui rapat koordinasi ini, Bappeda Kota Bima mendorong agar strategi percepatan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan ke dalam langkah kerja yang terukur, dapat dipantau, dan berorientasi pada hasil. Dengan koordinasi dan komitmen bersama, Pemerintah Kota Bima diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja dan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif menuju target 8 persen pada tahun 2029.

(PPID BAPPEDA KOTA BIMA)