-Mataram, 5 November 2026-

Mewakili Kepala Bappeda Kota Bima, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD), Ahmad Suryansyah, SE., M.AP., dampingi Wakil Wali Kota Bima, Fery Sofyan, SH., selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bima dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Lombok Astoria Hotel, Kota Mataram.

Kegiatan yang mengusung tema “Bersinergi, Beraksi, Berdampak dan Berkelanjutan” tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP. Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dalam merumuskan langkah penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin di wilayah NTB pada bulan Oktober tercatat sebesar 11,17 persen, menurun 0,21 persen dibandingkan pada bulan September yang tercatat di angka 11,38 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan upaya penanggulangan kemiskinan yang perlu terus diperkuat melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran.

Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya penyelarasan strategi penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan pemanfaatan data sebagai dasar penentuan intervensi, serta peningkatan kemandirian keluarga miskin melalui program Desa Berdaya Transformatif.

Melalui forum ini, pemerintah kabupaten/kota didorong untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, termasuk program Desa Berdaya Transformatif, dalam memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Pemerintah Kota Bima, keikutsertaan dalam rakor ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi TKPK serta menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan daerah dengan strategi penanggulangan kemiskinan Provinsi NTB dan pemerintah pusat.

Ke depan, upaya penanggulangan kemiskinan perlu didukung oleh data yang akurat, intervensi yang tepat sasaran, serta kolaborasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, program yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga mendorong kemandirian keluarga, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bima secara berkelanjutan.

(PPID BAPPEDA)